Sejarah

BPBD Kab. CiamisMencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis,   dan   demografis, pada kenyataannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Ciamis memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Berbagai upaya perencanaan pembangunan daerah telah dirancang berbagai program dan kegiatan dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun demikian dalam pelaksanaannya seringkali masih terkendala upaya penanganan yang kurang sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan pengertian penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

 

GAMBARAN PELAYANAN

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Ciamis nomor 32 Tahun 2009 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 3 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, tugas, fungsi dan tata kerja unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis nomor 34 tahun 2009 tentang Tata Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dengan Struktur yang terdiri dari:

  1. Kepala Pelaksana,
  2. Sekretariat unsur pelaksana, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  • Sub Bagian Keuangan
  • Sub Bagian Program
  1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu:
  • Seksi Pencegahan
  • Seksi Kesiapsiagaan
  1. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:
  • Seksi Tanggap Darurat
  • Seksi Kesiapsiagaan
  1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 ( dua ) seksi   yaitu :
  • Seksi Rehabilitasi
  • Seksi Rekonstruksi
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Satuan Tugas ( Satgas )

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis, disajikan pada Gambar 2.1. berikut ini :

Gambar II.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.

Adapun urusan yang menjadi kewenangan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah membantu Kepala BPBD Kabupaten Ciamis dalam :

  1. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara di tingkat kabupaten.
  2. Penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan perundang undangan.
  3. Penyusunan dan penetapan peta rawan bencana
  4. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati melalui Kepala BPBD setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
  5. Pengendalian , pengumpulan dan penyaluran bantuan baik itu berupa uang ataupun barang setelah berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait.
  6. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  7. Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Dalam fungsi koordinasi, BPBD melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Pada fungsi komando, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan pada fungsi pelaksana, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari organisasi BPBD adalah sebagai berikut:

 Kepala Pelaksana

  1. Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD
  2. Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh kepala pelaksana yang membantu kepala BPBD kabupaten Ciamis dalammelaksanakan tugas dan fungsinya unsur pelaksana BPBD menjalankan tugas sehari-hari Kepala BPBD.
  3. Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencaan secara terintegrasi meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Pelaksana BPBD berperan dalam :

  1. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
  2. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana
  3. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat unsur Pelaksana

  1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
  2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketata usahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program , pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan.
  3. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :
    • Pengelolaan ketata usahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan badan;
    • Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan;
    • Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana
    • Pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan , keindahan dan ketertiban
    • Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan
    • Penyusunan laporan di bidang tugasnya
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Sub bagian umum dan kepegawaian

  1. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
  2. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga , perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan.
  3. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
    • Penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan pegawai dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai
    • Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian
    • Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan
    • Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat rapat
    • Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris badan dan keprotokolan
    • Pemeliharan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor
    • Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketata laksanaan
    • Penyusunan laporan di bidang tugasnya
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Sub bagian keuangan

  1. Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris
  2. Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan
  3. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
    • Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran
    • Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan
    • Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan badan
    • Pengelolaan,pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan dinas
    • Penyusunan laopran pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi angggaran bulanan , semesteran dan tahunan
    • Penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan dinas dan catatan atas laporan keuangan ( CALK )
    • Penyusunan neraca keuangan badan
    • Penyusunan laporan di bidang tugasnya
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

 Sub bagian Program

  1. Sub bagian program dipimpin oleh kepala sub bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris
  2. Sub bagian program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan bidang penanggulangan bencana
  3. Untuk melaksanakan tugas di maksud, sub bagian program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    • Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data penanggulangan bencana
    • Penyusunan dan perumusan program penanggulangan bencana
    • Penyusunan rencana anggaran dinas
    • Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan pembangunan penanggulangan bencana
    • Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan penanggulangan bencana.
    • Penyusunan laporan di bidang tugasnya
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan seusai tugas dan fungsinya.

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiap siagaan dipimpin oleh Kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana

  1. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
  2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
  3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
  4. Pemantauan , evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan , mitigasi dan kesiap siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Pencegahan

  1. Seksi pencegahan dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan dan kesiap siagaan
  2. Seksi pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan bencana
  3. Dalam melaksanakan tugas dimaksud seksi pencegahan menyelenggarakan fungsi :
    • Pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pencegahan
    • Penyusunan bahan kebijakan petunjuk teknis pencegahan penanggulangan bencana
    • Pembuatan peta rawan bencana
    • Pelaksanaan sosialisasi pencegahan bencana
    • Pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan
    • Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pencegahan kebencanaan
    • Pelaksanaan fasilitasi pencegahan kebencanaan
    • Pelaksanaan penyusunan bahan standardisasi dan prosedur tetap
    • Pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pencegahan
    • Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
    • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Seksi kesiap siagaan

  1. Seksi kesiap siagaan dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan dan kesiap siagaan
  2. Seksi kesiap siagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesiap siagaan kebencanaan
  3. Dalam melaksanakan tugasnya , seksi kesiap siagaan menyelenggarakan fungsi :
    • Pelaksanaan penyusunan program kerja seksi kesiap siagaan
    • Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesiap siagaan kebencanaan
    • Pelaksanaan fasilitasi kesiap siagaan
    • Pelaksanaan kesiap siagaan
    • Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kesiap siagaan
    • Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
    • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang kedaruratan dan logistik

  1. Bidang kedaruratan dan logistik dipimpin oleh kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana
  2. Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik
  3. Dalam melaksanakan tugas, bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam :
    • Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
    • Pengkoordinasian dan pelaksanan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
    • Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tangap darurat
    • Pelaksanan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Seksi tanggap darurat

  1. Seksi tanggap darurat dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kedaruratan dan logistik
  2. Seksi tanggap darurat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kedaruratan bencana
  3. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, seksi tanggap darurat menyelenggarakan fungsi :
    • Pelaksanaan penyusunan program kerja seksi tanggap darurat
    • Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kedaruratan meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda , perlindungan , pengurusan pengungsi
    • Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi kedaruratan kebencanaan
    • Pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana
    • Pelaksanan fasilitasi kedaruratan kebencanaan
    • Pelaksanaan penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda
    • Pelaksanaan perlindungan dan pengurusan pengungsi
    • Pelaksanaan penyusunan bahan informasi kedaruratan secara tepat dan tepat terhadap lokasi , kerusakan dan sumber daya
    • Penyelenggaraan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan
    • Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi tanggap darurat
    • Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
    • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi logistik

  1. Seksi logistik dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kedaruratan dan logistik
  2. Seksi logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelayanan logistik
  3. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud seksi logistik menyelenggarakan fungsi :
  • Pelaksanaan penyusunan program kerja seksi logistik
  • Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi logistik meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang , pertanggung jawaban penggunaan APBD, pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana
  • Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelayanan logistik
  • Pelaksanaan pengadaan brang /jasa untuk kebutuhan logistik
  • Pelaksanaan pengerahan logistik
  • Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban uang atau barang
  • Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi logistik
  • Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
  • Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi logistik
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

  1. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh Kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana
  2. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
  3. Dalam melaksanakan tugas bidang rehabilitask dan rekonstruksi mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam :
    • Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
    • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
    • Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
    • Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Seksi rehabilitasi

  1. Seksi rehabilitasi dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
  2. Seksi rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan rehabiltasi kebencanaan
  3. Dalam melaksanakan tugas dimaksud , seksi rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
    • Pelaksanaan penyusunan program kerja seksi rehabilitasi
    • Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rehabilitasi
    • Pelaksanan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi
    • Pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi
    • Pelaksanaan rehabilitasi
    • Pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
    • Pelaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi rehabilitasi
    • Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi rehabilitasi
    • Pelaksanaan telaahan staff sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
    • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi rekonstruksi

  1. Seksi rekonstruksi dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
  2. Seksi rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan rekontruksi
  3. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, seksi rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
    • Pelaksanaan penyusunan program kerja seksi rekonstruksi
    • Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rekonstsruksi
    • Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi rekonstruksi
    • Pelaksanaan rekonstruksi
    • Pelaksanan fasilitasi rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat , pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyrakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana , partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial ekonomi, budaya , fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat.
    • Pelaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi rekonstruksi
    • Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi rekonstruksi
    • Pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
    • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Kelompok jabatan fungsional

  1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
  2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
  3. Kelompok dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
  4. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja
  5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

 Satuan Tugas

  1. Satuan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana badan
  2. Satuan tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas koordinasi dan fasiltiasi operasional penanggulangan bencana
  3. Anggota satuan tugas berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait
  4. Jumlah anggota satgas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
  5. Pembentukan, tugas pokok , fungsi , rincian tugas serta susunan organisasi dan tata kerja satgas ditetapkan oleh kepala BPBD.